Masyarakat diimbau memindahkan uang dari bank BUMN ke Bank Swasta atau aset lain selain saham/bank BUMN. Danantara: Harapan Baru atau Bom Waktu Keuangan?
Pemerintah Indonesia bersiap meluncurkan badan pengelola investasi baru, Daya Anagata Nusantara (Danantara), pada 24 Februari 2025. Katanya, badan ini bakal jadi motor penggerak ekonomi nasional dengan mengelola dividen BUMN serta dana negara lewat berbagai instrumen investasi.
Tapi, baru mau rilis aja, Danantara udah bikin heboh. Masyarakat mulai bertanya-tanya, ini bakal jadi peluang atau malah bencana keuangan baru? Kekhawatiran makin jadi setelah muncul seruan di media sosial buat narik duit dari bank-bank BUMN kayak Bank Mandiri, BRI, dan BNI. Ada yang bahkan ngebandingin Danantara sama skandal 1MDB di Malaysia, yang sempat bikin geger gara-gara korupsi jumbo.
Trust Issue Makin Kuat
Rakyat bukannya tanpa alasan buat curiga. Banyak yang khawatir soal transparansi dan tata kelola Danantara. Apakah badan ini bisa jalan tanpa intervensi politik? Apakah dana yang dikelola beneran buat kepentingan negara atau malah buat kepentingan segelintir orang?
Menurut laporan Reuters, Danantara bakal megang aset dari tujuh BUMN raksasa, termasuk PLN, Pertamina, Telkom Indonesia, dan MIND ID, dengan total aset ditaksir mencapai Rp14.715 triliun (US$900 miliar). Duit segede itu jelas bikin orang bertanya-tanya: bisa gak sih pemerintah ngejaga ini semua biar gak jadi bancakan?
Bahkan, lembaga pemeringkat internasional CreditSights juga angkat bicara. Mereka menyoroti potensi intervensi politik dalam pengelolaan Danantara, yang kalau gak dikontrol, bisa jadi malapetaka buat ekonomi nasional.
Pemerintah: Tenang, Semua Terkontrol
Di tengah kegelisahan publik, beberapa tokoh tetap optimis. Ketua Umum Pro Prabowo Subianto, Muhammad Safrizal Almalik, bilang kalau Danantara adalah terobosan cerdas dan strategis buat Indonesia.
“Efisiensi meningkat, transparansi terjaga, dampaknya lebih terukur,” kata Safrizal dalam pernyataannya dari Grand Syahid Jaya Hotel, Jakarta.
Menteri BUMN Erick Thohir juga ikut menenangkan. Dia menegaskan bahwa Danantara dibuat bukan buat jadi skandal baru, tapi buat nge-boost ekonomi. Targetnya? Pertumbuhan ekonomi bisa nyentuh 8% dalam beberapa tahun ke depan.
“Kami pastikan tata kelola Danantara bakal sesuai standar internasional. Lembaga pengawas independen akan kami libatkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas,” tegas Erick dalam konferensi pers.
Rakyat Tetap Was-Was
Walaupun pemerintah berusaha meyakinkan publik, banyak yang tetap skeptis. Apalagi, susunan pimpinan BP Danantara disebut-sebut diisi oleh golongan tertentu yang dekat dengan kepentingan politik. Hal ini bikin rakyat makin cemas, takut bakal ada kasus sejenis Jiwasraya dan Asabri yang ujung-ujungnya merugikan negara dan masyarakat.
Peluncuran Danantara nanti bakal jadi ujian besar buat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kalau sukses, ini bisa jadi sejarah baru dalam pengelolaan investasi negara. Tapi kalau gagal, bukan gak mungkin bakal jadi skandal finansial terbesar yang pernah ada di Indonesia.
Rakyat dan pengamat ekonomi bakal terus mantau. Danantara ini bakal jadi solusi, atau malah bikin masalah baru? Kita tunggu aja.